Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan world yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara professional, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.

” yang sesungguhnya merefleksikan pemahaman aktivitas intelijen sebagau fungsi strategis suatu negara. Intelijen dipandang sebagai serangkaian aktivitas, baik analisis, koleksi, maupun aksi rahasia, yang dilakukan untuk mendukung kebijakan luar negeri suatu bangsa yang akan ternegasikan apabila kerahasiaan hal ini tidak dapat dipenuhi dan mengakibatkan perilaku negara lain yang menjadi focus on menjadi tidak terpengaruh.[19]

Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]

Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

Offered its history, the Law on Societal Organizations has robust managing facets. Determined by the law, the government could dissolve a societal Firm that conducts any routines that disturb safety and get; receives donations from overseas establishments with out The federal government’s consent; or supplies help to international institutions that will “damage the nation.” Moreover, further-authorized actions, including kidnappings and torture, focusing on people that actively challenged the government place CSOs at great risk. [1] Couple of CSOs have been active for the duration of that time period.

Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. System besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.

“Together with the enactment of this Regulation, the authority on the minister, head of institution, or Regional Federal government which has been stipulated in the law to put into practice or kind laws and laws

Considering the fact that 1998, many important reforms are actually launched and supported by civil society, such as the constitutional amendment of 1999-2002 as well as the situs web ratification of ICCPR. Following 1998, CSOs have also entered An additional section of their romance Together with the point out. Over and above the ‘traditional’ way of staying in opposition towards the point out, some CSOs operate along with particular condition institutions, such as the Supreme Courtroom plus the law enforcement, in conducting institutional reform jobs.

The Library of Congress would like to listen to from any copyright house owners that are not adequately discovered on this Web-site so that we may perhaps make the required corrections. In addition, In case you are a copyright proprietor or in any other case have exceptional Management in excess of supplies presently accessible as a result of this assortment and do not wish your materials to become out there by way of this Web site, be sure to let's know. To help make a takedown ask for, remember to Speak to us by means of this Get hold of sort.

Inspite of not remaining authoritative, this document remains viewed as a growth while in the safety of human legal rights defenders.

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.

The specialized storage or access is necessary to make consumer profiles to mail promotion, or to trace the consumer on an internet site or across many websites for comparable promoting reasons. Control choices Manage products and services Deal with vendor_count distributors Browse more details on these functions

Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada period reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.

If The federal government does submit an software to ban HTI, ideally this can prompt complete and mindful discussion. The courts should also do the job independently and impartially. The part of your courts just isn't to guage the extent to which HTI complies with Pancasila. Their role is just to decide no matter if HTI has engaged in actions that signify it should be banned.